Bangka Tengah, Pramedia.id – Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman mendukung penertiban tambang ilegal oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang (PKH) Halilintar di kawasan hutan Desa Nadi dan Sarang Ikan, Lubuk Besar.
Diketahui, dalam penertiban tersebut, Satgas PKH Halilintar mengamankan 14 unit alat berat dan 10 orang.
“Kami sangat menghormati apa yang dilakukan Satgas PKH Halilintar, ini adalah bentuk penegakkan dari hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Algafry, Selasa (11/11/2025).
Dengan adanya penertiban ini, Bupati Algafry meminta kepada Pemerintah Provinsi, terutama Gubernur Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, agar dapat menambang di lokasi-lokasi yang tidak terlarang.
“Maka, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sudah kita ajukan, harus segera dibuat, supaya masyarakat kita juga bisa menambang di daerah yang aman, artinya tidak berpengaruh terhadap hukum disituh,” tuturnya.
Menurutnya, ini semua butuh kerjasana semua pihak dan meminta masyarakat untuk memahami kondisi yang sedang terjadi saat ini.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi seperti ini, tapi upaya yang kita lakukan adalah kita meminta kepada pemprov untuk segera mengeluarkan WPR yang sudah kita ajukan dan bentuk IPR nya, supaya masyarakat bisa menambang di lokasi yang aman,” pungkasnya.
