Bangka Tengah | Pramedia.id — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung bersama komunitas orang muda Pangkalpinang dan masyarakat Desa Batu Beriga menanam 2.500 pohon mangrove di Pantai Payak Duri–Bakong, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (20/12/2025).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah kelompok muda, di antaranya Sahabat WALHI, KOPASSAS, Green Generation, komunitas Vespa Bangka Belitung, serta warga setempat. Penanaman mangrove tersebut menjadi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir Bangka Belitung yang dinilai semakin rentan terhadap abrasi, sedimentasi, dan banjir rob.
Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Regi Yoga Pratama, mengatakan penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk menjaga ekosistem pesisir di tengah krisis iklim global.
“Penanaman 2.500 pohon mangrove ini adalah salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global yang membuat wilayah pesisir Bangka Belitung rentan terhadap abrasi, sedimentasi, hingga banjir rob akibat gelombang ekstrem dan rusaknya ekosistem pesisir,” ujar Regi.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era praindustri. Bahkan, pada periode 2021–2040, suhu global diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius.
“Berbagai aktivitas manusia, terutama industri, berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Mulai dari industri energi, pertambangan, penggunaan bahan bakar kendaraan, hingga deforestasi dan alih fungsi lahan yang menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon,” kata Regi.
Desa Batu Beriga yang terletak di pesisir timur Pulau Bangka merupakan wilayah yang sekitar 90 persen warganya bergantung pada kelestarian ekosistem laut. Selain terdampak perubahan iklim, masyarakat juga menghadapi ancaman rencana penambangan laut dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Nelayan Batu Beriga, Dariyus, mengungkapkan sulitnya memprediksi cuaca laut belakangan ini telah berdampak langsung pada aktivitas melaut. Pemukiman warga yang berada di bibir pantai juga semakin rentan terhadap abrasi.
“Selain pemanasan global, ruang hidup kami juga terancam oleh penetapan zona tambang laut dalam RZWP3K, masih adanya IUP PT Timah Tbk di laut Beriga, serta rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa. Ini sangat mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan generasi kami ke depan,” ujar Dariyus.
Situasi di Desa Batu Beriga juga memanas setelah muncul dugaan pengawalan rencana aktivitas penambangan laut oleh satuan tugas TNI. Isu tersebut mencuat di tengah penolakan nelayan terhadap tambang laut, meski pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya telah merekomendasikan pencabutan IUP PT Timah Tbk di Laut Beriga dan penetapan zona zero tambang.
“Pasca aksi 21 Juli 2025 di Kantor Gubernur, kami sudah berulang kali melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun belum ada kejelasan. Justru pada Jumat, 19 Desember 2025, terlihat tiga bus membawa lebih dari 100 orang dan menetap di Dusun Melingai. Kami menduga mereka adalah satgas TNI yang akan mengawal rencana penambangan laut,” kata Dariyus.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan keberadaan satgas TNI untuk pengawalan aktivitas penambangan di Laut Beriga belum mendapat konfirmasi resmi, baik dari institusi terkait maupun Pemerintah Desa Batu Beriga.
“Perwakilan nelayan sudah menanyakan tujuan kedatangan mereka. Salah satu orang menyebut hanya berkunjung ke saudara dan belum mendapat arahan pimpinan. Meski demikian, kami tetap menolak rencana penambangan laut Beriga,” tutup Dariyus.
